Aksi HAM Dukung Tingkatkan Kualitas Kepariwisataan

28/03/2019

Pangkalpinang – Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Disbudpar Babel) merupakan bagian dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang melaksanakan Aksi Hak Asasi Manusia atau Aksi HAM Pemerintah Provinsi Tahun 2019.

Selain Ruang Menyusui, Aksi HAM dalam hal Kebudayaan dan Pariwisata dilakukan melalui penyediaan fasilitas tertentu di tempat-tempat wisata dan pelayanan terhadap pengaduan masalah di masyarakat adat.

Kepala Disbudpar Babel, Rivai sangat mendukung dan mengatakan bahwa upaya ini juga mendukung kepariwisataan.

“Bangka Belitung menjadi salah satu destinasi wisata, baik nasional mau pun internasional. Dan Aksi HAM ini sangat penting untuk kita laksanakan. Sebagai tuan rumah, kita harus menciptakan rasa nyaman bagi tamu atau wisatawan yang berkunjung ke daerah kita,” kata Rivai melalui sambungan telepon, kamis (28/3/2019).

Rivai menjelaskan bahwa pelaksanaan Aksi HAM juga menciptakan kenyamanan bagi para wisatawan.

“Pelaksanaan Aksi HAM ini dengan kata lain juga meningkatkan kualitas penyediaan fasilitas terkait kepariwisataan. Siapa pun yang datang sebagai wisatawan, harus kita layani. Apa yang menjadi kebutuhannya, harus tersedia. Dengan demikian, mereka akan betah di daerah kita, karena pelayanannya atau fasilitasnya baik,” jelasnya.

Sementara dari segi kebudayaan, Disbudpar Babel hingga kini belum pernah mendapatkan laporan resmi terkait permasalahan yang ada di masyarakat adat. Berkaitan hal itu, Kepala Bidang Kebudayaan, Zuardi mengatakan bahwa Bangka Belitung memiliki kerukunan masyarakat adat yang baik.

“Saya rasa, khususnya selama saya ditugaskan sebagai Kepala Bidang Kebudayaan, saya belum pernah mendapatkan laporan atau pengaduan resmi terkait permasalahan yang ada di masyarakat adat di daerah kita. Saya pikir juga masyarakat adat kita memiliki kerukunan yang sangat baik dan mudah-mudahan selalu terjaga,” kata Zuardi yang ditemui di ruang kerjanya.

Pelaksanaan Aksi HAM terkait perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat tersebut tertera dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 180/1319/SJ tanggal 13 Februari 2019 tentang Pelaksanaan dan Pelaporan Aksi Hak Asasi Manusia Pemerintah Provinsi Tahun 2019.

Keduanya tercantum pada poin e, yakni “Pelayanan, penanganan, dan tindak lanjut pengaduan masyarakat terkait dengan hak perempuan, anak, penyandang disabilitas, masyarakat adat dan konflik lahan.

Penulis : Ernawati Arif

Sumber : Dinas Kominfo

Editor : Fitra

Fotografer : Rafiq Elzan

Dibaca : 202 Kali

Vuexy

babelprov.go.id

Aksi HAM Dukung Tingkatkan Kualitas Kepariwisataan

+ Siaran Pers Lainnya

Gubernur Hidayat Arsani Hadiri Pembukaan Porseni Bhayangkara, Perkuat Sinergitas dengan Masyarakat

Wujudkan Pelayanan Prima, Gubernur Hidayat Arsani Serahkan Dana Hibah untuk Jemaah Haji 2026

Pj Sekda Fery Afriyanto Lantik KKMD Babel 2026–2030, Perkuat Pengelolaan Mangrove Berkelanjutan

Langkah Besar Babel: Gubernur Hidayat Arsani Teken Hibah Strategis, Fakultas Kedokteran UBB Kian Nyata!

Gerak Cepat Gubernur Hidayat Arsani Akselerasi Sinkronisasi 36 Blok Tambang Rakyat

MTQ Korpri 2026 Resmi Dibuka, Tekankan ASN Berakhlak Mulia dan Berintegritas

Satu Tahun Kepemimpinan Hidayat Arsani, Pemprov Babel Perkuat Kepedulian Lewat Bantuan Sosial

Gubernur Hidayat Arsani Resmi Terima Rekomendasi DPRD atas LKPJ Tahun 2025

Hari Otonomi Daerah ke-30, Gubernur Babel Ajak Perkuat Kolaborasi Wujudkan Asta Cita

Hadiri Halalbihalal Masyarakat Perantauan se-Sumbagsel 2026, Gubernur Babel Tekankan Pentingnya Silaturahmi

Gubernur Babel Lantik Delapan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Tekankan Integritas dan Percepatan Kinerja