Previous Next

Bahas Standarisasi Mutu Produk dan Permodalan Sektor Usaha UMKM, Pemprov Adakan FGD

PANGKALPINANG -  Pemerintah provinsi kepulauan bangka belitung melalui biro ekonomi hari ini selasa (27/08) ruang pertemuan romodong kantor Gubernur kep. bangka belitung, mengadakan focus group discuss (FGD) perihal monitoring dan evaluasi perkembangan sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

FGD siang itu dipimpin oleh Ahmad Yani Hazir selaku kepala bagian administrasi biro ekonomi setda provinsi kep. babel yang  melibatkan antaralain perwakilan stakeholder pelaku UMKM, pihak perbankan serta organisasi perangkat daerah seperti dinas perindustrian perdagangan, Bappeda, dinas UMKM provinsi dan dinas pertanian provinsi.

Monitoring dan evaluasi dilakukan dengan mendengarkan secara langsung perkembangan terkini kondisi pelaksanaan kegiatan ekonomi perdagangan sektor UMKM yang ada di babel dari para pelaku usaha maupun pemerintah selaku pemangku kebijakan.

Adapun sejumlah pembahasan dalam diskusi siang itu, dijelaskan Ahmad Yani antaralain mencakup pertama adalah monitoring kondisi permodalan dalam hal ini adalah terkait  dana pinjaman kredit usaha rakyat atau (KUR) khususnya mengenai bunga pinjaman yang dikenakan pada kredit KUR yang pemerintah daerah harapkan sektor perbankan memberikan kemudahan untuk mendukung sektor ekonomi melalui UMKM.

“ ditinjau dari sektor permodalan untuk UMKM khususnya perihal pinjaman KUR dari Perbankan untuk sektor UMKM yang memberikan bunga pinjaman 7 persen atau 0,3 persen/bulan nya sebenarnya untum UMKM itu kami (red: pemerintah) berpandangan sangat mendukung sektor UMKM”, tutur Yani

Selain kondisi permodalan, dijelaskan Ahmad Yani hal lain yang didiskusikan pada pertemuan FGD siang itu adalah terkait pendampingan bagi pelaku UMKM perihal standarisasi mutu produk yang dihasilkan dari pelaku UMKM sesuai dengan yang diharapkan konsumen dan mampu bersaing.

“tadi juga dibahas mengenai persoalan standarisasi mutu produk itu seperti apa sehingga produk-produk yang dihasilkan dari pelaku UMKM lokal bisa bersaing dengan produk-produk yang telah memiliki sertifikasi mutu”, tutur Ahmad Yani.

Lebih jauh, Ahmad Yani mengungkapkan  dalam diskusi dengan pelaku UMKM siang itu, juga dibahas mengenai mekanisme pengajuan untuk pengajuan dan perpanjangan sertifikasi halal khususnya untuk produk UMKM jenis makanan.