Previous Next

Bappeda Babel Selenggarakan Forum Konsultasi Publik Untuk RKPD 2018

PANGKALPINANG - Guna menghimpun aspirasi dan harapan pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2018, Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggelar forum konsultasi publik dalam penyusunan  Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018, bertempat di Graha Tamawiyata, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Rabu (8/2/2017).

Forum tersebut dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Yan Megawandi serta dihadiri oleh unsur Muspida, perbankan, tokoh masyarakat, pemuda, mahasiswa, dan unsur lainnya. Yan Megawandi berharap dari forum konsultasi publik ini dapat memperoleh masukan penyempurnaan rancangan awal, dan penyampaian rancangan awal yang sudah dibahas dalam forum ini sebagai bahan penyusunan RKPD.

"Evaluasi kinerja tahun lalu juga menjadi tahapan dalam penyusunan rancangan awal dengan memperhatikan capaian kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan hasil evaluasi kinerja Rencana Kerja Pembangunan Daerah tahun lalu. Kita perlu melihat evaluasi kinerja pembangunan daerah tahun lalu, untuk menilai dan mengidentifikasi program dan kegiatan yang belum terealisasikan  atau belum terlaksana 100% untuk diusulkan lagi pada penyusunan RKPD tahun berikutnya," katanya.

Ia menyebutkan, berdasarkan UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, disusun dengan berpedoman pada rencana kerja pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Menurut Yan, RKPD Babel Tahun 2018 disusun berdasarkan arah kebijakan pembangunan daerah yang mengacu pada dokumen perubahan rpjpd Babel tahun 2005-2025 serta memperhatikan prioritas pembangunan nasional. Dan untuk RKPD Tahun 2018 mengambil tema "Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Menuju Pembangunan Ekonomi Yang Mandiri Berbasis Agri Bahari dan Berdaya Saing".

"Isu strategis dan masalah yang harus segera ditangani pada tahun 2018 adalah perekonomian dan Sumber Daya Alam, meliputi rendahnya ketahanan pangan, kualitas lingkungan hidup, rendahnya nilai tambah dan daya saing produk UKM, rendahnya investasi serta rendahnya laju pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Tingginya tingkat pengangguran dan inflasi serta belum optimalnya pengelolaan kepariwisataan daerah, industri pengelolaan berbasis SDA dan pembangunan SDM menjadi suatu tantangan daerah yang perlu diselesaikan.  Di sisi lain, masih terjadi kesenjangan pembangunan yang berkeadilan dan berkesetaraan gender, belum stabilnya pembangunan berdemeokrasi, belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi pengembangan budaya lokal," beber Sekda.

Di sektor infrastruktur dan kewilayahan, Yan merinci hal-hal yang perlu ditingkatkan adalah kuantitas dan kualitas infrastruktur wilayah, kesenjangan pembangunan antar wilayah, masih terdapatnya kawasan kumuh perkotaan serta terbatasnya layanan telekomunikasi dan informatika.

"Bapak presiden dalam rapat terbatas mengenai interaksi perencanaan dan penganggaran menyampaikan bahwa kita tidak mau mengulang lagu lama, dimana perencanaan dan pengangguran yang tidak sinkron antara yang direncanakan berbeda dengan yang dianggarkan. Sedini mungkin kita harap pencapaian program-program prioritas itu betul-betul bisa maksimal dan tidak meleset dari sasaran yang ingin kita capai," ujar Yan.

Selanjutnya, Yan berharap dan mengajak seluruh jajaran di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung supaya dapat merencanakan program pembangunan yang berorientasi terhadap manfaat program untuk masyarakat serta yang mampu memberikan multiplier effect.