Previous Next

BPPT dan Pemprov Babel Tangani Pendangkalan Muara Sungai Jelitik

PANGKALPINANG--Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan melakukan penandatanganan kerja sama dengan BPPT untuk mengatasi pendangkalan muara sungai Jelitik Kabupaten Bangka.

Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Erzaldi saat menerima kunjungan Tim BPPT menyambut baik program kerja sama yang ditawarkan BPPT.

Menurut Gubernur Erzaldi, sedimentasi yang terjadi di muara Sungai Jelitik merupakan pesoalan yang sudah bertahun-tahun terjadi namun belum ada solusi untuk mengatasinya. “Sudah tiga periode gubernur, persoalan sedimentasi di Jelitik belum dapat ditangani. Saya mengapresiasi BPPT yang melihat ini sebagai tantangan untuk sama-sama menyelesaikan persoalan ini dari sisi penerapan teknologi,” kata Erzaldi.

Gubernur juga berharap kerja sama ini tidak hanya sebatas kajian. “Harapan saya tahun 2018 kajiannya sampai tahap detail design engineering selesai, tahun 2019 kita sudah bisa lanjut ke action,” ungkap Gubernur Erzaldi di ruang kerjanya, Senin (19/3).

Perekayasa Bidang Teknik Pantai dan Pelabuhan, Dinar Catur Istiyanto menyatakan kunjungan ini merupakan tindak lanjut dari kunjungan Tim BPPT pada Desember 2017 lalu. “Kepala BPPT beserta tim sudah mengunjungi muara Sungai Jelitik dan memerintahkan langsung untuk BPPT membantu mengatasi pendangkalan muara Sungai Jelitik,” ungkap Dinar Catur di sela-sela audiensi dengan Gubernur Babel.

Dinar menambahkan pihak BPPT sudah menganggarkan kajian untuk mengatasi pendangkalan muara Sungai Jelitik. Untuk itu ia berharap perjanjian kerja sama dan MoU dapat segera ditanda tangani. “Rencananya 23 Maret nanti akan ditanda tangani PKS dan MoU antara Pemprov Babel dan BPPT, setelah itu nanti kami akan mengkaji lebih rinci mengenai penyebab pendangkalan sampai membuat DED seperti yang tadi disebutkan Gubernur,“ imbuh Dinar.

Sementara itu Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan, Padli menyebutkan bahwa pendangkalan muara Sungai Jelitik sudah sangat mengganggu aktivitas melaut nelayan yang ada di Kabupaten Bangka.

“Banyak nelayan yang mengeluhkan pendangkalan di muara PPN Sungailiat mengganggu produktivitas perikanan, untuk itu instruksi Gubernur, DKP beserta Dinas PU akan menjadi leaderuntuk terus mengawal perjanjian kerjasama ini, karena ini merupakan kesempatan untuk mengatasi persoalan yang sudah berlangsung dari tahun ke tahun,” tukas Padli.