Previous Next

Dibutuhkan Komitmen Semua Pihak Atasi Persoalan Perempuan dan Anak

PANGKALPINANG - Dalam rangka menyusun program komitmen dan dukungan kebijakan untuk perlindungan bagi anak dan perempuan dari seluruh stakeholder pemerintah daerah, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengadakan advokasi program kependudukan keluarga berencana serta penguatan kapasitas pelaksanaan pengarustamaan gender (PUG) Selasa (29/3) di Bangka City Hotel.

Diungkapkan Susanti selaku kepala dinas DP3ACSKB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berangkat dari data terkait permasalahan kependudukan seperti pernikahan anak usia dini yang tinggi, masalah kesehatan stunting dan penggunaan narkoba yang terjadi pada anak merupakan permasalah anak yang perlu adanya dukungan dan komitmen semua pihak untuk mengentaskannya serta fasilitasi pengarustamaan gender .

Bangka Belitung berdasarkan data BPS pada 2014 yang lalu, perkawinan usia anaknya (usia dini) nomor empat serta masalah kasus stunting yang terjadi, bagaimana kita (pemerintah dan stakeholder) berupaya untuk mengentaskannya," ujar Susanti.

Kebijakan dan komitmen dari semua stakeholder pemerintah daerah, diungkapkan Susanti sangat dibutuhkan untuk menjalankan program perlindungan bagi anak dan perempuan. “Maka di sini saya sampaikan kepada bapak dan ibu sebagai penyusun dan pengambil kebijakan di organisasinya masing-masing bisa membuat suatu kebijakan dan penganggaran yang semuanya bermuara untuk tujuan yang sama,” tegas Susanti

Dalam kesempatan tersebut, Susanti juga memaparkan beberapa program perlindungan anak dan perempuan yang dilakukan oleh pemerintah diantaranya terkait penyelenggaraan konselor anak pada bulan Mei 2018 mendatang yang akan melibatkan 1500 anak dan remaja Bangka Belitung dan program-program perlindungan perempuan.

Kegiatan advokasi siang itu, selain dihadiri oleh jajaran dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga dihadiri oleh perwakilan dari koramil, Dharma Wanita Persatuan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, kesehatan dan perwakilan OPD terkait.