Previous Next

Dinas Sosial Babel Menerima Magang Dari Siswa SLB Negeri Pangkalpinang

PANGKALPINANG - Para siswa-siswi dari Sekolah Luar Biasa Negeri Pangkalpinang diterima oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (15/01/2018).Mereka yang memiliki kemampuan berdasarkan penilaian sekolahnya diberikan kesempatan magang di kantor lembaga pemerintahan. 

Siswa-siswi penyandang disabilitas Tuna rungu, Autis, Tuna Laras, Tuna Grahita ini ada yang berprestasi sebagai atlet, juara puisi tingkat nasional, menyukai dunia seni, serta mempunyai cita-cita menjadi mekanik. Dengan keterbatasan fisik dan intelektual, mereka memiliki cita-cita dan harapan bahkan prestasi. 

Penerimaan magang kepada siwa disabilitas menjadi salah satu tindakan nyata dalam visi Hari Disabilitas Internasional, yaitu Menuju Masyarakat Inklusif yang Tangguh dan Berkelanjutan. Dengan berbaur dan diberi kesempatan yang sama dengan memperhatikan keterbatasan mereka, mereka mampu belajar dan bekerja bersama kita, dan yang lebih penting adalah kita yang belajar dari mereka. Inklusivitas bukan hanya sekedar sebuah tujuan nasional. Lebih dari itu inklusivitas adalah bagian dari kelapangan hati, yaitu menerima dan belajar dari mereka karena mereka adalah bagian dari kita.

Kepala Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung H. Aziz Harahad berpesan kepada siswa-siswi yang magang di Dinas Sosial jadikanlah kesempatan ini untuk dapat menambah pengalaman, belajar bekerjasama dengan lingkungan sekitar dan tidak takut untuk mengembangkan potensi diri. pegawai Dinas Sosial juga dihimbau agar memberikan contoh dan teladan yang baik sesuai dengan kode etik aparatur sipil negara.

Azis juga mengatakan bahwa ini adalah pilot project yang harus diikuti oleh institusi/OPD lain dalam memberdayakan penyandang disabilitas sesuai dengan domainnya. Kuncaraningtyas guru di SMALB Negeri Pangkalpinang berharap pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung agar dapat menerima penyandang disabilitas menjadi pegawai negeri sama seperti yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.