LAN RI Gelar Advokasi Jabatan Fungsional Analis Kebijakan
PANGKALPINANG-- Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Babel Yan Megawandi yang diwakili Asisten Sekda Babel Bidang Administrasi Umum Yulizar Adnan membuka kegiatan advokasi Jabatan Fungsional Analis Kebijakan (JFAK) yang diselenggarakan di Ruang Pasir Padi Kantor Gubernur Kepulauan Bangka Belitung pada Kamis (19/4).
Dalam arahan Sekda Babel Yan Megawandi yang disampaikan Asisten Sekda Babel Bidang Administrasi dan Umum, Yulizar Adnan menyambut baik atas kegiatan yang dilakukan Lembaga Administrasi Negara (LAN) Republik Indonesia dalam Advokasi Jabatan Fungsional Analis Kebijakan yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
“Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyambut baik atas kegiatan yang dilakukan LAN dalam memberikan advokasi dan pengenalan terhadap Jabatan Fungsional Analis Kebijakan di Bangka Belitung,” ujar Yulizar.
Ditambahkan Yulizar peran analis kebijakan sangat penting dalam menjembatani penelitian dan advokasi kebijakan melalui data dan informasi yang diberikan, sehingga dari rekomendasi yang diberikan dapat dijadikan sebagai bahan dalam menentukan kebijakan yang baik dan relevan.
Yulizar juga menginformasikan bahwa jumlah Jabatan Analis Kebijakan yang ada di Bangka Belitung hingga tahun 2018 sebanyak 19 orang dengan rincian 10 orang masih dalam kategori calon jabatan analis kebijakan sedangkan 9 orang merupakan Jabatan Analis Kebijakan.
Lanjut Yulizar, dalam rangka pengenalan keberadaan dan mendorong profesi jabatan fungsional analis kebijakan di lingkungan pemerintah daerah provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang minim jumlahnya ini maka dibutuhkan peningkatan secara kualitas serta peningkatan secara kuantitas bagi pemangku jabatan fungsional analis kebijakan yang telah ada.
Kemudian Yulizar menjelaskan sesuai dengan peraturan Menteri PAN-RB Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional melalui inpassing peningkatan kualitas kebijakan berbasis data dan peningkatan jumlah pemangku jabatan fungsional analis kebijakan di lingkungan pemerintah daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga merupakan salah satu tujuan terselenggaranya acara ini
Sementara itu Kepala Bidang Seleksi dan Pengembangan Pusat Pembinaan Analis Kebijakan LAN Meita Ahadiyati mengatakan kegiatan ini dilakukan merupakan upaya dalam mensosialisasikan dan memberikan advokasi kepada ASN dan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan yang ada di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Meita juga mengatakan jumlah jabatan fungsional analis kebijakan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung hanya 19 orang namun masih minim sehingga masih dibutuhkan personil di dalam jabatan tersebut.
“Saat ini Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah memiliki Jabatan Fungsional Analis Kebijakan namun demikian jumlah yang ada saat ini masih sangat minim sehingga masih membutuhkan jabatan fungsional analis kebijakan di provinsi Kepulauan Bangka Belitung” ungkap Meita
Lanjut Meita, berdasarkan data yang dimiliki terdapat 151 orang jabatan fungsional analis kebijakan se Indonesia dan 19 orang ada di Provinsi kepulauan Bangka Belitung, namun pemerintah memproyeksikan jumlah jabatan fungsional analis kebijakan sebanyak 6000 orang pada tahun 2020.
Tampak hadir Sekretaris BKPSDMD Provinsi KepulauanBangka Belitung, ASN di lingkup Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan ASN dari kabupaten/kota se-Babel.