Previous Next

Pemerintah Basel Bertekad Memberi Pelayanan Prima

Toboali – Tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik berkualitas merupakan kewajiban yang harus diperhatikan. Perlu pemahaman dan persepsi sama antara penyelenggara pelayanan dan pihak terkait agar pelayanan menjadi berkualitas. Selain berkualitas, masyarakat juga mengharapkan pelayanan dilakukan secara cepat, mudah, terjangkau dan terukur.

Asri Usman Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Bangka Selatan menjelaskan, pemerintah berupaya memberikan kepastian, meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat. Ini selaras dengan kemampuan penyelenggara, sehingga pemerintah mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Adapun standar pelayanan menjadi tolak ukur.

“Standar merupakan pedoman dan acuan penilaian kualitas pelayanan. Sehingga pelayanan berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur,” kata Asri saat Sosialisasi Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Bangka Selatan, di ruang rapat Bappeda, Senin (7/11/2016).

Sebanyak 30 peserta dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mengikuti kegiatan yang digelar Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda Basel. Ia mengharapkan pelaksanaan sosialisasi dapat memberikan kontribusi positif bagi kemajuan daerah. Tentunya sejalan dengan visi dan misi Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2016-2021.

“Misi ketiga yaitu mewujudkan pelayanan publik yang profesional berbasis teknologi informasi dan penyelnggaraan tata pemerintah daerah yang baik (good local governance),” paparnya.

Sayrifuddin Deputi Pelayanan Publik Kementerian RB RI mengatakan, setiap pelayanan harus memiliki standar dan ketentuan yang menjadi pedoman agar masyarakat mendapatkan pelayanan prima. Ada beberapa siklus penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM), pertama inovasi. Kemudian setelah standar itu dibuat, ada maklumat dengan menjamin masyarakat dapat pelayanan yang baik.

Hal-hal yang dimuat dalam maklumat pelayanan, jelasnya, pernyataan  janji  dan kesanggupan  untuk melaksanakan pelayanan  sesuai standar  pelayanan, pernyataan  memberikan  pelayanan  sesuai  kewajiban  dan  akan  melakukan  perbaikan  secara terus menerus, pernyataan kesediaan menerima sanksi  dan/atau memberikan  kompensasi  jika pelayanan  yang diberikan  tidak  sesuai  standar.

“Selanjutnya survei kepuasan. Perlu diketahui, penyelenggara pelayanan harus tahu apakah masyarakat sudah merasakan kepuasan dalam pelayanan prima tersebut. Siklus terakhir adalah siklus pengelolaan pengaduan,” ungkapnya.