Previous Next

Pengelolaan Data Perlu Dukungan Sejumlah Instansi

Pangkalpinang – Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berupaya meningkatkan pelayanan informasi data. Pemanfaatan data tak hanya untuk menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan di daerah. Pasalnya masyarakat yang membutuhkan data juga bisa mengakses http://babel.bps.go.id/babelsatudata. Penyediaan data yang dilakukan BPS ini mendapat dukungan penuh dari sejumlah instansi.

Darwis Sitorus Kepala BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menegaskan, kehadiran website Babel satu data sejalan dengan keinginan pemerintah menjadikan BPS sebagai satu-satunya rujukan data statistik. Strategi yang dilakukan dengan menjaga keharmonisan dan integrasi data melalui sinergi dan kolaborasi BPS dengan seluruh stakeholders.

Komitmen dan sinergis, jelas Darwis, diharapkan dapat menjadi solusi mewujudkan data berkualitas. Website ini sebagai sarana membangun data dan informasi akurat, baik statistik dasar maupun statistik sektoral. Peningkatan kualitas data di website dapat dilakukan melalui workshop entri data SKPD dan verifikasi data oleh forum data.

“Semua pihak dapat dengan mudah melihat data dan informasi tentang Bangka Belitung hanya dengan mengakses http://babel.bps.go.id/babelsatudata,” kata Darwis saat launching website Babel satu data, di lantai III Kantor Gubernur, Kamis (20/10/2016).

M Sairi Hasbullah Deputi Bidang Statistik Sosial BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menambahkan, Undang-Undang No 16 tahun 1997 mengamanatkan BPS menjadi badan yang bertanggung jawab dalam hal statistik dasar di Indonesia. Statistik dasar tidak boleh dilakukan instansi lain, kecuali seizin, kerja sama dan kesepakatan bersama BPS.

"Penyedian data statistik dasar menjadi tanggung jawab BPS. Dalam menjalankan amanat undang-undang, BPS harus bekerja profesional, independent, akurasi tinggi, objektivitasnya tinggi dan bebas dari kepentingan pihak manapun," jelas Sairi.

Statistik dasar bersifat lintas sektoral berdimensi luas yang pemanfaatannya ditujukan bagi keperluan bersifat luas, baik untuk pemerintah maupun masyarakat. Ia menambahkan, data statistik sektoral merupakan produk dari statistik yang dihasilkan dari instansi sektor. Misalnya, data berapa jumlah puskesmas dan berapa sekolah

Secara umum, kata Sairi, data input dan data proses merupakan output instansi sektoral. Data ini biasanya diolah BPS. Data berkualitas sangat mendukung pembangunan, namun data berkualitas harus memenuhi standar PBB seperti, keakuratan, koheren, konsisten, tepat waktu dan mudah diakses. Data berkualitas tinggi atau satu data dihasilkan dari tata kelola data terpadu.

“Untuk melakukan tata kelola data perlu koordinasi antara produsen, pengguna data dengan BPS sebagai pusat rujukan data. Dalam memperoleh data menggunakan metodelogi, definisi dan konsep yang sama, sehingga data suatu negara dapat dibandingkan dengan negara lain," ucap Sairi.