Previous Next

Ramah Tamah Dengan Menteri Hukum Dan HAM, Wagub Sampaikan Kondisi Terkini Babel

Pangkalpinang - Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Abdul Fatah didampingi Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Yan Megawandi menerima kunjungan kerja Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Yasonna Laoly dalam acara ramah tamah serta jamuan makan malam bersama di Mahligai Rumah Dinas Gubernur Kepulauan Bangka Belitung pada hari Minggu (16/09/2018) malam.

Dalam sambutan ucapan selamat datang di Bumi Serumpun Sebalai, Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Abdul Fatah menyampaikan kondisi terkini Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 

"Diusianya yang kedelapan belas, kondisi Bangka Belitung saat ini dengan jumlah penduduk kurang lebih 1,4 juta jiwa. Sebagai negara kepulauan dengan memiliki luas 81.000 kilometer persegi dan daratan seluas 16 ribu kilometer persegi, tentu merupakan daerah yang sangat berpotensi," jelas Wakil Gubernur.

Menurut Wakil Gubernur, Bangka Belitung merupakan daerah strategis yang mudah dijangkau melalui akses transportasi darat maupun laut, dan kerawanan kegiatan illegal seperti Ilegal minning, ilegal fishing, imigrasi gelap yang dapat menimbulkan kerugian negara cukup besar harus segera diatasi.

"Ilegal fishing rawan terjadi karena sebagian wilayah Bangka Belitung adalah lautan dan Ilegal minning terjadi karena Bangka Belitung merupakan negara penghasil tambang timah," kata Wakil Gubernur.

Wakil Gubernur menyampaikan bahwa persediaan timah semakin hari semakin menipis, dikarenakan hasil tambang bukan barang terbarukan. Oleh karena itu pergeseran arah perekonomian tambang mulai bergeser kepada empat sektor strategis, yaitu kelautan perikanan, pertanian dan perkebunan, pariwisata, serta baharinya.

Terkait dengan imigran gelap, Wakil Gubernur mengatakan bersama instansi terkait Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersama-sama dengan Pemerintah Pusat terus bersinergi untuk menciptakan suasana yang kondusif serta menciptakan pemerintah yang bersih dan berwibawa.

"Tentunya pencegahan dan pemberantasan serta penindakan terhadap pelanggaran merupakan tugas kita bersama," jelas Wakil Gubernur.